Koperasi Harus Punya Binaan UMKM

Jumlah koperasi di Kabupaten Kendal yang masih sehat hanya 68,2 persen. Dari 533 unit koperasi, yang aktif hanya 253 unit dan sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebanyak 85 persen. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kendal, Sutiono mengatakan koperasi di Kendal tidak lagi aktif saat bantuan tidak ada.

“Jadi koperasi didirikan saat akan mendapatkan bantuan saja, setelah tidak ada maka koperasi akan mati suri,” jelasnya kepada sejumlah wartawan Jumat (03/05) pagi.

Dikatakan, untuk lebih meningkatkan peran koperasi, sudah saatnya mempunyai binaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “Jika koperasi mempunyai binaan UMKM, maka akan memajukan koperasi dan UMKM itu sendiri,” imbuhnya.

Sutiono juga mengatakan, tahun 2014 produk unggulan Kendal akan terus dikembangkan agar diakui secara nasional sebagai produk unggulan. “Untuk menjadi produk unggulan harus ada kontinyuitas atau ketersediaan produk tersebut setiap saat. Saat ini baru jambu getas merah yang sudah diakui nasional sebagai produk unggulan Kendal, sementara lainnya seperti bandeng tanpa duri dan pisang raja bulu masih diupayakan menjadi produk unggulan,” jelas Sutiono.

Selain mengembangkan produk unggulan Kendal, ketersediaan tempat atau lokasi pusat oleh-oleh menjadi sangat vital.

Sumber : beritakendal.com

Read More

Menteri Syarif Hasan Dorong Pemuda Gunakan Peluang Pertumbuhan Ekonomi untuk Berwirausaha

Menteri Koperasi dan UKM, Syarif Hasan, mengajak generasi muda mengubah mindset atau cara berpikir. Generasi muda saat ini jangan cuma berpikir bagaimana cara mencari pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan. Generasi muda seharusnya berpikir dan memilih menjadi wirausaha sekaligus menjadi pencipta lapangan kerja.

"Kita ingin mendorong generasi muda menjadi wirausaha muda, meski masih menjalani pendidikan. Mereka hendaknya sudah berpikir menjadi wirausaha," kata Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan saat menutup acara Palatihan Terpadu Wirausaha sebagian bagian dari Gerakan Kewirausahaan Nasional di Manado, Sulawesi Utara (Senin, 20/5).

Dia juga menginginkan agar pertanyaan di antara sesama mahasiswa juga berubah. Selama ini pertanyaan sangat umum, yakni kapan menyelesaikan pendidikan. Menteri Koperasi dan UKM menginginkan pertanyaan itu diganti dengan kapan menjadi wirausaha.

Dengan demikian, mahasiswa sudah mempunyai pola pikir positif untuk menjadi seorang wirausaha muda sejak awal dan andal. Sebab, katanya, seorang wirausaha pada dasarnya memiliki kemampuan optimal menciptakan opportunity atau peluang-peluang usaha. Apalagi, saat ini, peluang untuk menjadi pengusaha itu terbuka lebar.

Selama delapan tahun memimpin, katanya, Presiden SBY telah melakukan berbagai gebrakan, dan berhasil memajukan perekonomian. Salah satu indikatornya adalah tingkat kemiskinan yang kian menurun.

"Saat Pak SBY pertama memimpin, angka kemiskinan mencapai 17 persen lebih. Sekarang tinggal 11,6 persen. Angka ini akan kita tekan terus," kata Syarif Hasan.

Pun demikian, ungkap Syarif Hasan, angka pengangguran juga terus menurun. Kini, angka pengangguran tinggal 6,4 persen, dari yang semula sempat dua digit, tepatnya 12 persen lebih.

Sementara itu, lanjut Syarif Hasan, jumlah APBN pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Bila dalam pemerintahan sebelum SBY jumlah APBN cuma sekitar Rp 500 triliun, kini sudah mencapai Rp 1600 triliun. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sangat tinggi.

Karena itulah, ungkap Syarif, para investor di berbagai belahan dunia terus membincangkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan berusaha menanam investasi. Bahkan berbagai siaran televisi di luar negeri selalu merekomendasikan para investor untuk menanamkan investasi di Indonesia, selain di China dan India.

"Gunakan kesempatan pertumbuhan ekonomi ini untuk menjadi pengusaha. Jangan kalah dengan orang luar," sambung Syarif.

Syarif Hasan pun mengajak peserta pelatihan mentransformasikan ilmu kewirausahaan yang telah diraih.

Sumber : Rakyat Merdeka Online

Read More

UU Perkoperasian : Momentum Terbaik untuk Tingkatkan Kinerja Koperasi

Kelahiran Undang-undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 merupakan momentum tepat untuk meningkatkan kualitas koperasi, meski sebagian diantaranya masih ada yang tertinggal, bahkan tidak aktif.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengatakan melalui UU baru itu setiap koperasi yang masih tertinggal maupun tidak aktif bisa digerakkan kembali melalui revitalisasi koperasi.

"Salah satu sarananya adalah sosialisasi UU No.17/2012," katanya pada sosialisasi UU 17/2012 di Auditorium Kemenkop dan UKM di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Rabu (1/5/2013).

Dia mengemukakan melalui sosialisasi diharapkan akan ada kesamaan persepsi dari berbagai pihak atas substansi UU baru tersebut. "Paling tidak akan memperkaya wawasan pegiat koperasi, terutama kualitas koperasi dan peranannya sebagai gerakan ekonomi kerakyatan".

Untuk itu, paparnya, diperlukan upaya memasyarakatkan UU itu kepada seluruh pihak terkait agar semakin mamahami aspek filosofis, historis, yuridis dan perubahan lingkungan strategis yang melandasi penyusunannya.

"Dengan komitmen bersama, kita optimistis bisa lebih mendorong tumbuhnya ekonomi nasional yang semakin hari makin meningkat dan sustainable. Oleh karena itu koperasi yang tidak aktif harus didorong untuk lebih aktif".

Sumber: Bisnis Indonesia

Read More

Dekopin Desak Pemerintah Bentuk Lembaga Penjaminan Simpanan Koperasi

Dewan Koperasi Indonesia meminta pemerintah serius merealisasi berdirinya lembaga penjaminan simpanan koperasi untuk mempertahankan eksistensi gerakan koperasi nasional.

Sekretaris Jenderal Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) John Mulia Sihombing mengatakan keinginan anggota Dekopin terutama yang menangani koperasi simpan pinjam (KSP) harus disikapi positif oleh pemerintah terhadap aspirasi tersebut.

"Jika operasional perbankan didukung dengan lembaga penjamin simpanan (LPS), maka sewajarnya pemerintah juga mendukung upaya KSP mendirikan lembaga penjamin simpanan koperasi (LPS-K),” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (1/5/2013).

Dia menjelaskan gerakan koperasi juga harus mendapat kebijakan dan keberpihakan sama, seperti halnya fasilitasi yang diberikan kepada perbankan. "Lembaga penjamin diperlukan KSP untuk meningkatkan rasa percaya diri debitor atau anggota mereka dalam menyimpan dana".

Menurutnya, bank maupun koperasi di mata pemerintah adalah sama, sehingga perlakuan kebijakan juga harus sama. "Dekopin sebagai induk gerakan seluruh koperasi di Indonesia, termasuk KSP saat ini tengah merancang pendirian LPS-K sebagai bentuk dari dukungan operasional mereka," tuturnya.

Sumber : Bisnis Indonesia

Read More